prinsip hukum humaniter internasional. 3. prinsip hukum humaniter internasional

• Memahami sifat HI, kekurangan-kekurangannya sehingga lebih lanjut bisa memahami manfaat HI bagi masy. Hukum Humaniter Internasional atau hukum humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Menonjolkan sifat universalitas dari prinsip-prinsip HHI–yang melampaui tradisi hukum, peradaban dan. com ABSTRAK Serangan Israel terhadap Palestina dijalur Gaza dalam rangka melemahkan kekuatan Hamas yang dianggap sebagai teroris setelah banyak melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Ada 3 asas hukum humaniter internasional, yaitu: [17] Asas kepentingan militer (military necessity), yakni pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. MT. penggunaan pesawat tanpa awak apabila dilihat dari Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional juga mencakup prinsip-prinsip penting yaitu Prinsip Pembedaan (distinction principle) prinsip ini membedakan atau membagi. id Judul Buku : Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional Penulis : Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman Penerbit : Rajawali Pers Tahun Terbit : 2013 Kota Penerbit : Jakarta Bahasa Buku : Bahasa Indonesia Jumlah Halaman : 202 ISBN Buku. Istilah-istilah itu adalah: hukum perang (law of war), hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict), internasional humanitarian law, dan di Indonesia digunakan oleh Hukum Perikemanusiaan Internasional (disingkat HPI). Hum. konvensi Jenewa 1949 19 Ambarwati dkk, op. Dalam konsep Hukum Humaniter Internasional mengenal prinsip Self Defense yaitu negara. 13 Semua pihak yang. pemahaman terhadap peraturan internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter (hukum kemanusiaan internasional). Ketentuan Umum dan Final. Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca serangan rudal Amerika SerikatSerikat 1. . hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia di Darfur (S / 2005/60). Hanya intervensi humaniter yang direstui Dewan Keamananlah yang dibenarkan hukum internasional, sedangkan intervensi yang dilakukan secara unilateral atau kolektif oleh. dalam prinsip pembedaan hukum humaniter internasional dikenal tiga pembagian status penduduk dalam konflik bersenjata yaitu civilian, kombatan, sipil yang menyertai angkatan bersenjata (non-combatant), tetapi praktiknya mayoritas aktivitas para anggota perusahaan militer swasta tidak konsisten pada status hukum yang dimilikinya. hlm 5. G. Perspektif Hukum Humaniter Internasional 113 Darat serta adanya deklarasi larangan peng-gunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang. Secara esensial, prinsip Jus In Bello memiliki sifat yang inheren pada Hukum Humaniter Internasional. Timbul kekhawatiran dari para ahli teknologi dan hukum apakah AWS dapat memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Saat itu3 Asep Darmawan, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah memanusiakan perang. Mencegah dilakukan perang secara kejam tanpa. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998. Buku ini menguraikan mengenai substansi penting dalam hukum humaniter internasional, mulai dari pengertian, definisi dan peristilahan dalam hukum humaniter internasional, sejarah hukum humaniter, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, jenis konflik bersenjata, perlindungan korban konflik bersenjata, pelanggaran hukum humaniter internasional, mekanisme penegakan hukum humaniter. Hukum perjanjian mengenai humaniter internasional yang ada saat ini merupakan produk hukum yang lahir sejak era perang dunia pertama dan perang dunia kedua, seperti deklarasi st. 2. Internasional 22, bersamaan dengan prinsip . Tujuan hukum humaniter bukan untukTujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengidentifikasi dan mencari tahu mengenai Keserasian Prinsip Hukum Perang Islam dengan Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Filosofis, dengan memperhatikan prinsip dibalik aturan yang ada didalam kedua hukum, keberlakuan hukum kedua. Meskipunketentuantersebuthanya berlakudalam konflikbersenjata internasional, pengertian dari keikutsertaan langsung juga muncul dalam hukum humaniter berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional. Pengertian Hukum Humaniter menurut J. Untuk mengetahui pengelompokan jenis konflik dalam Hukum Humaniter Internasional dan perkembangannya 2. Dalam konflik bersenjata, prinsip ini digunakan untuk menentukan, pertama keabsahan tujuan-tujuan strategis menggunakan kekuatan. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan. Pembedaan ini harus dibuat terutama untuk mengungkapkan siapa yang dapat/dapat digunakan sebagai objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. This entry was posted on 15 Desember 2011, in Hubungan Internasional. Salah satu prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. tentang pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter dalam agresi Israel ke Palestina dan mekanisme penegakan hukum humaniter bagi pen-jahat perang Israel. 4 Protokol Tambahan I 1977. Starke. menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan korban 8 Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, PT. Hal ini menunjukan bahwa prinsip-prinsip. . Kepentingan Militer Para pihak yang bersengketa dalam perang mereka menghendaki untuk mengalahkan musuh dalam waktu yang cepat dan tanpa menimbulkan kerugian di pihak mereka. SARAN Hukum humaniter internasional dengan sangat jelas telah mengatur mengenai prinsip pembedaan dimana dalam prinsip itu penduduk sipil harus dilindungi hak-haknya, seharusnya pihak Israel harus memperhatikan ketentuan ketentuan tersebut. Salah satu prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau International Humanitarian Law (IHL) atau sering disebut saja sebagai Hukum Humaniter, bukan merupakan cabang. Jika diaplikasikan pada tindakan penyerangan Israel yang menimbulkan begitu banyak korban, menurut Dodik, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Israel,. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip hukum humaniter untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik ber-Bagaimana harmonisasi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan hukum humaniter internasional berkenaan dengan perang. Prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Hukum humaniter merupakan istilah modern dari hukum perang, dimana disebut sebagai hukum humaniter untuk menghindari trauma korban. internasional maupun melalui hukum kebiasaan internasional. Dalam deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian,. Putaran nasional dari kompetisi peradilan semu Hukum Humaniter Internasional, the 17th Indonesian National Round of the International. G. prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak. TIMELINE HHI What are the principles of international humanitarian law?NYA, Buku Ajar Hukum Internasional berhasil disusun dengan baik. Terdapat pula beberapa pendapat yang berbeda atas ketercukupan IHL untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AWS. Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) disatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil). Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;. Presentation. Asas-asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional Para ahli berpendapat bahwa penyusunan hukum humaniter dilandasi oleh prinsip-prinsip: a. Kepentingan militer. Menurutnya, dari data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada sebanyak 260 kali serangan yang. Mengingat, sejarah perkembangannya yang penuh dengan perdebatan di dalam praktik hukum internasional. ; Ikaningtyas, SH. 2. konflik bersenjata non internasional, Arlina permanasari dk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Miamita Print ICRC, Jakarta, hlm. 129-139. Hukum Humaniter Internasional (HHI) lahir sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat manusia. A. Kedua arus ini dinamai berdasarkan tempat. 1. 0 sebagai salah satu petunjuk dalam konfik cyber telah mengatur mengenai. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi persona-litas negara dalam sistem hukum. Instrumen hukum internasional telah mengatur ketentuan mengenai pertahanan yang terkait dengan permasalahan perang yang disebut dengan Hukum Humaniter Internasional. 2. 2. Kemudian, Komisi HAM PBB. 6 KondisiPrinsip hukum humaniter internasional juga melarang dan mengatur penggunaan senjata jenis tertentu seperti ranjau darat anti-personil, senjata biologi dan senjata kimia. M. instrumen hukum internasional melalui peninjauan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter, yakni prinsip mengenai hukum humaniter yang berkaitan dengan tawanan perang yaitu Prinsip Kemanusiaan (Humanity Principle). 20 year 1982 regarding General Provision on the Defense and Security of the. Prinsip pembedaan lahir dari hukum kebiasaan internasional khususnya humaniter, prinsip ini menuntut para pihak dalam suatu peperangan untuk selalu membedakan antara penduduk sipil (civilian) dan kombatan (combatant) serta obyek sipil (civilian object) dan obyek militer (military object), untuk menghindarkan populasi penduduk sipil dari. iv KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhKonsep hukum humaniter internasional pada intinya bagaimana agar perang atau sengketa bersenjata yang memang harus ditempuh/dilakukan tetap memerhatikan prinsip-prinsip perikemanusiaan. Prinsip ini menegaskan. , ius in bello: adalah hukum yang mengatur saat perang itu terjadi,. Obyeknya Hukum Humaniter Internasional mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan (entity) lainnya; sebaliknya hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negara tersebut. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional , 1. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum perang dibedakan menjadi: 1. 140 pembedaan (Distintion Principles). Pada dasarnya segala peraturan tentang perang terdapat. Kelompok 7-Perbedaan Prinsip Hukum Humaniter. Sumber HI, sesuai Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu Perjanjian Internasional (traktat), Kebiasaan-kebiasaan intenasional, asas umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, kuputusan hakim (yurisprudensi) dan doktrin (pendapat pada ahli hukum). Jadi tujuan dari hukum humaniter internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencegah dilakukannya perang secara kejam. ( prinsip-prinsipumumdarihukum yang diakuiolehmasyarakatberadab) d. Buletin ICRC, Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda), Febuari 2004, hlm 4. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, berkewajiban untuk mematuhi serta melaksanakan aturan dan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 yang merupakan bagian dari hukum. Hukum Humaniter adalah serangkaian peraturan dan norma-norma yang mengatur perilaku dan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak berpartisipasi. GAMBARAN UMUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL A. cit, hlm 73-74. Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat Amri Rahayu Suprayitno Putri dan Enny Narwati amrirahayuu@gmail. Hukum humaniter internasional yang kemudian dikenal juga sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang memiliki 2 cabang yaitu hukum jenewa dan hukum den haag2. Isi yaitu prinsip yang mengatur bahwa pihak-pihak tersebut dapat diperluas dan dikembangkan. memenuhi prinsip pembedaan dan prinsip kehati-hatian sebagaimana prinsip tersebut diakui dalam hukum humaniter internasional. 4 B. cit, hlm 45 20 Arlina Permanasari, op. Dalam suatu sengketa bersenjata, golongan penduduk terbagi dalam duaBegitu dikatakan Dekan Fakultas Hukum Unpar Liona Nanang Supriatna, usai membuka kegiatan kursus dan dan Roundtable Discussion Hukum Humaniter Internasional (HHI) bagi pembuat kebijakan, akademisi dan praktisi yang digelar oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) bersama Fakultas Hukum Unpar, Senin (22/8). Lahirnya ketentuan hukum humaniter internasional yang dulunya dikenal dengan istilah hukum perang (law of wars) ini berintikan pada perlindungan terhadap penduduk atau warga sipil yang tidak bersalah dari penderitaan yang tidak perlu (unneccessary suffering) atas terjadinya peperangan. prinsip hukum humaniter internasional yang terdapat di dalam sumber hukumnya dapat diterapkan dalam cyber warfare. Hukum Humaniter Internasional yang dahulu dikenal sebagai Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata adalah sebagai salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik. 1 JUNI 2013 dianggap sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh negara lain (Riyanto, 2004: 88). HUKUM HUMANITER. hukum internasional tentang intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB diatur dalam Piagam. ICRC juga berusaha mencegah penderitaan dengan mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Ditandai dengan prinsip-prinsip perang dalam Hukum Humaniter yang telah diadopsi dalam Hukum Islam banyak dilanggar oleh negara maupun para. Nanda Saraswati, Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia. Yoram Dinstein, 1994, What is War, War,. 646. Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. perlakunya ketenu!w teresebut. 6 Syahmin AK SH, Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian. Prinsip dasar hukum humaniter internasional. Lebih jelasnya dalam penelitian ini peneliti Oleh menggunakan metode penelitian sebagai berikut: persoalan sekaligus karena yangSelama berabad-abad, para ahli fikih klasik telah menyusun suatu literatur hukum yang mengesankan, yang seperti halnya hukum humaniter internasional (HHI)—mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perang. Pada dasarnya, prinsip ini berarti bahwa angkatan bersenjata dapat melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer dalam peperangan selama tidak melanggar Hukum Humaniter Internasioal. Prinsip . 1. "Yaitu dalam artian Hukum humaniter internasional dalam arti luas adalah. Hukum Humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang. Penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional yang mendapat perlindungan khusus adalah wanita, orang tua dan anak-anak, sehingga disini jelas. Hukum Humaniter Internasional dalam arti luas adalah ketentuan hukum yang konstitusional baik yang tertulis dan adat, yang menjamin penghormatan terhadap. Metode yangHukum Humaniter Internasional adalah prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional , prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prisnsip necessity (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang tak seharusnya, prinsip kemanusiaan, dan martens clause ( klausa marten). Konflik bersenjata dibedakan atas 2 (dua) yaitu konflik bersenjata non-internasional dan konflik bersenjata. 30. A. Selanjutnya ketika terjadi perdebatan tentang definisi terorisme secara internasional maka selama ini PBB melaksanakan penerapan hukum humaniter sedangkan dalam ketentuan Konvensi Terhadap Pengeboman oleh Terorisme mengamanatkan bahwa hukum humaniter internasional tidak berlaku pada saat terjadi tindak pidana terorisme. MHum. Prinsip Kepastian Hukum. 5. Dalam Hukum Humaniter Internasional, tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai autonomous weapon systems. 12 J. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pengungsi juga dijiwai dan didasari oleh prinsip pembedaan (prin-ciple of distinction) yang berlaku dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional. Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Sifat penelitian ini merupakan penulisan deskriptif yang menggambarkan dan menganalisis masalah yang didasarkan pada fakta yang tampak mengenai fenomena perek-rutan tentara anak di berbagai belahan dunia beserta adanya perbedaan aturan umur. pembedaan dan kemanusiaan. maupun non-internasional dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional sehingga muncullah hukum humaniter internasional atau internationalThe 17th Indonesian National Round of the International Humanitarian Law Moot Court Competition 2022. Hukum Laut Internasional sendiri memiliki definsi sebagai bagian dari Hukum Internasional yang berisi norma-norma tentang (a) Pembatasan wilayah laut, (b) Penggunaan laut. mengingat banyaknya kasus pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh Israel, Dewan. nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional (Geoffrey, 1991:3-26). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh semua personel militer. com. Penyelesaian Sengketa antar negara ASEAN. Prinsip – prinsip dasar yang ada dalam hukum humaniter internasional yaitu thePrinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional”. Baru pada pertengahan abad XIX, Negara-Negara melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional untuk menghindari penderitaan yang semestinya akibat perang – peraturan-peraturan dalam suatu. Padahal dalam prinsip Hukum Humaniter Internasional yaitu ketentuan minimal HHI dinyatakan bahwa mereka yang tidak lagi terlibat dalam perang tidak dibenarkan mendapatkan perlakuan : 1. Prinsip pembedaan a. Pada pertemuan topik pertama membahas mengenai Sejarah, Asas-asas dan Prinsip pada Hukum Humaniter Internasional: Rekan-rekan dapat membuka resources sebagaimana terlampir. perkembangan Hukum Humaniter Internasional. Prinsipprinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik -konflik bersen jata. Starke. Hukum HAM Internasional: 1. Anak Agung Ayu Nanda Saraswati lahir di Malang, 17 Juli 1986. 3) Prinsip-psrinsip Hukum Humaniter Internasional Terdapat tiga prinsip utama dalam hukum humaniter internasional yakni (Arlina Permanasari, dkk, 1999:11): a) Prinsip. Dalam membahas HHI perlu dipahami prinsip-prinsipnya yang terbagi menjadi delapan bagian. Bandung, IDN Times - Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Liona Nanang Supriatna menyatakan bahwa serangan Rusia terhadap Ukraina telah melanggar asas dan prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pelanggaran berat hukum humaniter internasional (“HHI”) adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Baca juga: Hukum Humaniter tidak Bicara tentang Legalitas Perang. HHI dapat juga diartikan sebagai hukum kebiasaaan Hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional publik yang memberikan perlindungan kepada individu pada waktu terjadinya konflik bersenjata. Starke. 18Protokol Tambahan 1/1977, Pasal 57. Pendapat ini antara lain dianut oleh Robertson , yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlaku di segala tempat. 6 KondisiAsas perbedaan merupakan asas penting dalam hukum humaniter internasional. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 1945, masih terjadi peperangan antara bangsa. ac. o. PBB adalah subyek hukum internasional dan terikat oleh seluruh kaidah hukum internasional, di mana HHI merupakan bagian daripadanya. 3 1. Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. perkembangan hukum humaniter termasuk dalam hal penggunaan kekuatan senjata, perubahan sifat dan bentuk perang, bentuk ancaman, perkembangan teknologi, dan sistem. konsepsi hukum perang ius ad bellum : adalah hukum perang yang mengatur sebelum perang itu terjadi yaitu mengatur tentang sah tidaknya suatu negara masuk dalam perang. 9. Aksi ini dilihat sebagai pelanggaran di bawah hukum humaniter internasional untuk tidak melakukan serangan sembarangan dan tidak proporsional yang merugikan warga sipil. 9 Aturan 14 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan . 2 Konvensi Jenewa 1949 menjadi sebuah hukum positif internasional yang menjadi bagian dari kaidah hukum internasional, pada umumnya negara-negara di dunia tidak. Sumber Hukum HumaniterDalam Hukum Humaniter Internasional, tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai autonomous weapon systems. . Mengatur wilayah-wilayah yang secara tradisional berada di luar ruang lingkup hukum internasional pada umumnya 3. G. Dalam,ICRC bertanggung jawab menyebarluaskan hukum dan prinsip-prinsip humaniter dan mengamati perkembangan serta pelaksanaannya di dalam dan di luar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Secara umum, dalam hukum kontrak internasional terdapat dua prinsip fundamental hukum kontrak internasional yang terdiri dari: 1) prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional; dan 2) Prinsip dasar kebebasan berkontrak (freedom of the contract atau the party’s autonomy)[3] Pengertia Hukum Humaniter menurut Pantap (Panitia Tetap) Hukum Humaniter yaitu Departemen Hukum dan PerUndang-Undangan adalah sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin. Raja dapat dimintaiatau dalam hukum humaniter internasional dikenal dengan prinsip . Jus ad bellum, yaitu hukum tentang perang, yang pada intinya mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan. 7 Arlina Permanasari dkk, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, ICRC, Jakarta 1999. . 4. Dwi melanjutkan dalam penanganannya, terdapat 3 prinsip utama perlindungan pengungsi yang telah dijamin hukum Internasional dalam bentuk hukum kebiasaan ataupun perjanjian internasional. 1. Intervensi kemanusiaan secara hukum dibenarkan dengan ketentuan berikut ketentuan yang diatur dalam. A. co. Lebih lanjut, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya pembahasan guna memastikan dan meningkatkan efektivitas implementasi prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.